Sragen (Espos)–Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sragen tetap melanjutkan proses tahapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) setelah menerima kucuran dana hibah Pilkada senilai Rp 4,5 miliar pada Kamis (6/1) siang.
Meski demikian besaran anggaran dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sragen tersebut tidak sesuai dengan pengajuan KPU. Sebelumnya KPU mengancam bakal menghentikan tahapan Pilkada hingga Kamis (6/1) sampai pukul 24.00 WIB, lantaran belum ada kejelasan tentang alokasi anggaran untuk Pilkada. Anggaran Pilkada tahun 2010 tersisa Rp 253 juta dan sudah dikembalikan ke kas daerah.
Ketua KPU Sragen Agus Riwanto kepada Espos, Jumat (7/1), menerangkan semula KPU mengajukan Rp 14 miliar lebih untuk kebutuhan Pilkada selama dua putaran. Oleh karena Lembaga Legislatif belum membahasa rancangan APBD (RAPBD) 2011, kata dia, maka pengajuan anggaran cukup untuk Pilkada putaran pertama, yakni sekitar Rp 9 miliar lebih.
“Dana tersebut kami butuhkan pada awal Januari 2011 ini untuk proses tahapan Pilkada, seperti honor petugas pemutakhiran data pemilih dan pengadaan logistik. Namun kami hanya menerima Rp 4,5 miliar pada pukul 10.00 WIB Kamis lalu. Meskipun dana tidak sesuai pengajuan, ya tahapan Pilkada tetap jalan terus. Kami tidak jadi menghentikan tahapan Pilkada,” tegas Agus.
Terpisah, Bupati Sragen, Untung Wiyono menyatakan kebijakan regulasi mendahului anggaran sembari menunggu penetapan APBD 2011 merupakan kebijakan yang harus ditempuh. Kebijakan regulasi dengan mengeluarkan peraturan bupati (Perbub), tambahnya, tidak hanya diperuntukan bagi kepentingan Pilkada, melainkan ada kepentingan lainnya, seperti gaji pegawai negeri sipil (PNS) dan sebagainya.
“Jadi kalau KPU pernah mengancam tidak melanjutkan Pilkada karena alasan dana, ya tidak mungkin. KPU sudah diberi dana hibah yang nantinya diambilkan dari APBD 2011,” tandas Bupati.
Source : SOLOPOS.COM
KPU Sragen terima dana hibah Pilkada Rp 4,5 M
Diposting oleh
CepuK
Label:
News,
Politik,
Seputar Sragen
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
3 komentar:
Ternyata demokrasi memerlukan biaya besar. Coba nggak usah ada bupatinya (lha terus piye yo...?). Dananya bisa menafkahi beratus-ratus orang kayaknya
saya tidak mengerti mengani selak beluk kpu dan politik, tapi dengan artikel anda saya jadi menambah wawasan saya mengenai hal tersebut, terimakasih ya infonya bermanfaat
Masalah politik ane mati total.. yang terpenting sejahtera deh..
Posting Komentar